Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK-LMND) Serang, terdiri dari berbagai kampus melakukan aksi mimbar bebas di Lampu Merah Ciceri, Kota Serang, mendesak KPK memeriksa Erick Tohir dan Luhut Binsar Panjaitan yang disebut-sebut terlibat dalam kasus korupsi melalui PT GSI, Kamis, 25 November 2021.

Dalam keterangan tertulis, Recky Pamungkas, Ketua Eksekutif Kota LMND Serang menyebut, aksi mengenai issu bisnis PCR yang menyeret pejabat tinggi negara ini bukan kali pertama dilakukan LMND.

Menurutnya, Sejak Majalah Tempo merilis hasil penelusurannya terhadap PT GSI yang memiliki relasi dengan pejabat tinggi negara; Erick Tohir dan Luhut Binsar Panjaitan melalui persekutuan bisnis maupun keluarga, dan dilaporkannya kasus ini ke KPK oleh Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) 4 November lalu, LMND secara nasional telah mengintruksikan kepada kolektif LMND di seluruh wilayah dan Kab/kota di Indonesia untuk melakukan aksi bersama mendesak KPK segera memeriksa ET dan LBP.



Pasalnya, sejak laporan tersebut masuk ke KPK oleh PRIMA hingga beberapa kali ditanyakan kembali kejelasan kasus tersebut, belum ada respon yang memberikan tanda-tanda bahwa KPK akan segera mengusut kasus.

Melalui orasi politiknya Recky mengatakan, PT GSI sendiri merupakan perusahaan swata yang dimiliki oleh Yayasan Adero Bangun Energi--organisasi nirlaba-- dibawah PT Adaro Energy milik Garibaldi Thohir, kakak ET, serta PT Toba Sejahtera dan PT Toba Bumi Energi yang memiliki afiliasi dengan LBP.

PT yang didirikan awal tahun 2020 ini membuat laboratorium umum serta memfasilitasi 'tes PCR' untuk mendeteksi seseorang apakah terjangkit Covid-19 atau tidak dengan berbiaya tinggi. Harga ini kerap naik turun dari mulai 200an ribu hingga 1jt.

Recky tidak mempermasalahkan jika perusahaan swasta melakukan aktifitas bisnis. Namun jika itu memiliki relasi dengan negara/pejabat Negara, ini yang menurutnya justru harus ditentang.




"Bahaya kalau perusahaan memiliki relasi dengan Negara. Sejak lonjakan Covid makin meninggi kan semua aktifitas kita diperketat. Muncul berbagai kebijakan boleh keluar tapi wajib vaksin lah wajib tes PCR lah, tapi itu dengan berbiaya tinggi, ini namanya negara berbisnis dengan rakyat," tutur recky.

Ia menyesalkan tindakan pejabat tinggi negara yang tidak manusiawi terhadap rakyatnya sendiri ditengah situasi yang sulit seperti sekarang.

Aksi dengan menatasnamakan ELEMENDemokrasi tersebut pun mengajukan beberapa tuntutan yang antara lain: Mendesak KPK agar segera memeriksa Erick Thohir dan Luhur B Pandjaitan; Menuntut Presiden Jokowi-Amin memberikan intruksi kepada KPK untuk memeriksa kedua pejabat tersebut; dan menuntut agar Pemerintah menggratiskan 'tes PCR' bagi Rakyat.

Diikuti oleh beberapa Kampus: LMND Universitas Bina Bangsa, LMND UIN Banten, LMND Painan, LMND UNSERA, LMND Dwimulya dan LMND UNTIRTA aksi pun ditutup dengan tertib.***