Aksi EK LMND Serang


Dunia dikejutkan dengan kehadiran Virus pada akhir tahun 2019 silam. Maret 2020 pemerintah lalu mengemukakan bahwa Virus itu tengah masuk ke Indonesia yang belakangan dikenal: Corona Virus Dissease 19 (COVID-19) dan telah melanda ke seluruh penjuru negeri; darurat kesehatan. Untuk mencegah penyebaran, pemerintah Indonesia mulai menetapkan kebijakan yang menyempitkan beragam ruang aktifitas masyarakat.

Masyarakat harus beradaptasi, menata ulang kehidupannya atas kebijakan pemerintah dengan menyelenggarakan segala aktiftasnya dari rumah secara online. Darurat kesehatan berdampak pada krisis, tidak hanya bagi kesehatan, melainkan juga ekonomi hingga sosial. Maka kesehatan dan ekonomi masyarakat harus segera dipulihkan.

Kesehatan dan ekonomi merupakan sektor kebutuhan dasar manusia. Tanpanya manusia tidak dapat melanjutkan hidup. Tanggung jawab negara memfasilitasi pemenuhan kebutuhan kesehatan dan ekonomi masyarakat. Dalam rangka penanganan Covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional, pemerintah mengeluarkan kebijakan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 yang membentuk suatu Komite.

Komite yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden memiliki tugas menyusun rekomendasi kebijakan strategis, mengintegrasikan dan menetapkan langkah-langkah pelaksaaan serta terobosan yang diperlukan, melakukan mentoring dan evaluasi pelaksanaan untuk percepatan penanganan Covid-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional.

Disituasi inilah lantas PT GSI lahir dengan mengelola laboratorium umum dan memberikan pelayanan tes PCR untuk mendeteksi siapa-siapa saja yang terjangkit Virus atau yang tidak.

Sebagai perusahaan baru yang didirikan April Tahun lalu, perusahaan ini telah meraup keuntungan yang tentu saja fantastis karena untuk per sekali tesnya kita dikenakan biaya yang kadang tak ketakar otak; dari mulai 200an ribu rupiah hingga 2jt rupiah.

Belakangan PT ini menjadi sorotan publik karena diduga bermasalah karena ditengah tarif harga yang begitu mahal, terdeteksi ada beberapa pejabat tinggi Negara terlibat dalam permainan bisnis ‘tes PCR’ ini.

Tersebutlah Erick Thohir (ET) sebagai Menteri BUMN dan Luhut B Pandjaitan (LBP) sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi yang memiliki kaitan langsung dengan PT GSI.

Berdasarkan hasil penelusuran Majalah Tempo, PT GSI dimiliki oleh Yayasan Adaro Bangun Energi-organisasi nirlaba- di bawah PT Adaro Energy milik Garibaldi Thohir, kakak ET serta PT Toba Sejahtera dan PT Toba Bumi Energi yang memiliki afiliasi dengan LBP. Untuk pertamakalinya sejak desas desus ini menguat, Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) lantas melaporkan dugaan keterlibatan pejabat tinggi Negara tersebut kepada KPK, namun tak kunjung direspon.

Untuk mendorong KPK segera mengusut kasus ini secara tuntas, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) telah melakukan aksi serentak di beberapa wilayah dan Kab/Kota di Indonesia, termasuk Eksekutif Kota LMND Serang dengan tuntutan sebagai berikut:

1. Mendesak KPK segera memanggil & memeriksa Erick Thohir dan Luhur B Pandjaitan;

2. Mendesak Presiden Jokowi-Amin memberikan intruksi kepada KPK untuk memeriksa kedua

pejabat tersebut;

3. Mendesak Pemerintah untuk menggratiskan tes PCR Untuk Rakyat Indonesia